Pasang Iklan Anda

Pasang Iklan Anda
Situs ini kami sewakan kepada anda pengusaha sewa mobil di Medan

Minggu, 09 November 2014

MK Tolak Uji Materi Kabupaten Nias Barat

MAHKAMAH Konstitusi menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias. Pimpinan DPRD Kabupaten Nias yang mewakili lima desa di Kabupaten Nias Barat, yakni Ehosakhozi, Orahili Idanoi, Awela, Onombonai, dan Lolofaoso, meminta untuk tetap bergabung dalam Kabupaten Nias.

Mahkamah berpendapat, para pemohon selaku pimpinan DPRD tidak dapat mewakili kepentingan daerah.Dengan kata lain, pemohon tidak memenuhi syarat legal standingg (kedudukan hukum) yang kuat.

“Para pemohon selaku pimpinan DPRD tidak dapat mewakili kepentingan daerah di hadapan pengadilan tanpa bersama-sama dengan kepala daerah, sebaliknya yang harus mewakili ialah kepala daerah dengan persetujuan DPRD,“ ucap Ketua Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, kemarin.

Tiga pimpinan DPRD, yakni Wa'onasi Waruwu, Aluizaro Telaumbanu, dan Ronal Zal, mempermasalahkan belum adanya kepastian hukum tentang status lima desa di Kecamatan Lolofitu Moi tersebut.Akibatnya, ada tumpang tindih dalam alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam pertimbangan mahkamah yang dibacakan hakim Maria Farida Indrati, terkait penyusunan APBD, Kabupaten Nias seharusnya tidak lagi mempersoalkan anggaran desa yang sudah masuk cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat.

“Sehingga pemohon tidak dirugikan secara konstitusional atas berlakunya pasal tersebut,“ ujarnya.

Dalam persidangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menolak permohonan yang diajukan Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum atas pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,“ ujar Hamdan.

Majelis hakim menilai pemohon selaku Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia merupakan badan hukum publik yang beranggotakan pemerintah daerah kabupaten. Dengan demikian, Apkasi tidak punya keduduk an hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait kewenangan pemerintah daerah.

“Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan itu, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan,“ Hamdan Zoelva.(Ind/P-2) Media Indonesia, 7/11/2014, halaman 4